BERITA PILKADA SUMENEP 2015

Sabtu, 08 September 2012

Program Rehabilitasi Sekolah Bukti Kepedulian Pemerintah

Prof. Suyanto, Ph.D (kiri) berfoto bersama Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh,
 DEA (kanan) dan bupati usai penyerahan bantuan secara simbolis, Jumat (24/12/2012).

TIM14,Jakarta (Dikdas): Pada 2011, pemerintah mencanangkan Gerakan Penuntasan Rehabilitasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Itu mengindikasikan kepedulian Pemerintah Pusat terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan segera butuh rehabilitasi.  
 
“Hal ini mencerminkan tekad pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat segera memperbaiki, merevitalisasi, dan mengembalikan fungsi ruang kelas/belajar sesegera mungkin

Senin, 03 September 2012

PROGRAMKAN OLAH JERAMI PADI JADI PAKAN TERNAK BERKUALITAS

Ilustrasi Warga Kumpulkan Jerami (google)
Untuk mengantisipasi kesulitan petani dalam mencari pakan ternak sapi, Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep memprogramkan pengolahan jerami padi menjadi pakan ternak berkualitas bagi sapi.

Program itu akan ditularkan melalui pelatihan bagi kelompok peternak sapi Sumenep.

Kepala Dinas Peternakan Sumenep, Ir. Arief Rusdi menjelaskan, selama ini jerami padi sudah dimanfaatkan oleh para petani sebagai pakan ternak sapi, disaat musim kemarau.

Minta Cerai, Suami Tusuk Istrinya

Ilustrasi perceraian/rosid.net

Aksi Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimpa Sunarti (42) warga Dusun Klampisan, Desa Kedunggede, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto.

Korban ditusuk suaminya sendiri, Sudarko (42) di bagian pinggang hingga harus menjalani perawatan di RSUD Prof Dr Soekandar Mojosari.

Kamis, 30 Agustus 2012

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing


Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing


Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Warga Sumenep Minta BP Migas Dibubarkan, Mungkinkah


Banyaknya operator minyak dan gas bumi (migas) di Sumenep, ternyata tak membuat warga ujung Timur Pulau Garam ini sejahtera. Puncaknya, mereka meminta BP Migas dibubarkan. Mungkinkah? Simak laporan koresponden Surabaya PostEtto Hartono.

Dana Bagi Hasil Migas Jatim Terancam Raib Rp 126 M


Provinsi Jawa Timur terancam tidak mendapatkan lagi Dana Bagi Hasil (DBH) pada sektor minyak dan gas (migas). Hal ini terkait penerbitan Peratutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No: 51/2011 tentang pencabutan Permendagri No: 8/2007. Yakni, Jawa Timur sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) di sektor migas.

Mahasiswa Tolak Migas Bentrok Lawan Polisi


SUMENEP - Unjuk rasa mahasiswa Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) yang menolak keberadaan eksplorasi minyak dan gas di kantor DPRD Sumenep  berbuah bentrok, Rabu (20/6/2012).

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?


Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Bagi Hasil Migas Sumenep Disoal

SUMENEP - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali turun jalan menolak kehadiran sejumlah perusahaan eksplorasi migas di Sumenep. Mereka menilai selama ini keberadaan perusahaan migas tidak jelas dan bahkan rentan dijadikan ajang kepentingan politik.

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?


Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?


Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?


Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?


Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Hamparan Migas Di Pulau Madura Bagai Madu Negara


Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?

Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Pelaku Kasus Sampang , Rois Dijebloskan Tahanan Mapolda Jatim


InfopolJatim: Usai ditetapkan sebagai pelaku kasus kerusuhan Sampang yang terjadi di Dusun Nanggernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur, Rois Al Hukama, adik kandung Tajul Muluk yang menjadi pimpinan Suni di Sampang tersebut, sekarang berada di Mapolda Jatim.

Sampang Membara, Adik Tajul Muluk Dijemput Polisi dari Pengungsian


 
Kamis, 30 Agustus 2012 11:29:31 WIB Reporter : Harisandi Savari

Sampang (beritajatim.com)--Iklil, warga Dusun Gading Laok, Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, yang merupakan adik kandung pimpinan Syiah, Tajul Muluk, dijemput aparat keamanan di tempat penampungan di lapangan tenis indoor, Kecamatan Kota Sampang.

Kepala Kemenag: Mereka Bukan Syiah, Tapi Aliran Sesat


Sampang-Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Kemenag Kabupaten Sampang, Kiai Haji Mudjalli menegaskan korban dari bentrok berdarah di dusun nang kernang desa karang gayam kecamatan omben, dan di desa blu’uran kecamatan karang penang, bukanlah warga penganut islam syiah. Ajaran mereka menurut Mujalli adalah aliran sesat.

Rabu, 29 Agustus 2012

Perlu Sosialisasikan Fatwa MUI tentang Aliran Syiah Tidak Sesat

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kekerasan berdarah terhadap pemeluk ajaran Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, dia menilai aksi itu beranjak dari ketidakpahaman masyarakat terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan aliran Syiah bukanlah aliran yang sesat.

Poskan judul

Selasa, 28 Agustus 2012

Alokasi Dana Bantuan Keagamaan di Sumenep Meningkat

Sumenep - Alokasi dana bantuan keagamaan di Kabupaten Sumenep pada tahun ini sebesar Rp5,2 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, Rabu, menjelaskan, setelah melalui pembahasan bersama dengan anggota DPRD setempat, alokasi dana bantuan keagamaan pada tahun ditetapkan sebesar Rp5,2 miliar.

Selasa, 21 Agustus 2012

Kades Diganjar Setahun Penjara

Kasus Korupsi Tunjangan Aparatur dan Dana Desa
SUMENEP KOTA–Sidang perkara kasus korupsi tunjangan aparatur dan dana desa dengan terdakwa Kades Gunung Kembar, Kec Manding, Kusmulyadi memasuki babak akhir Kamis (10/5). Terdakwa divonis satu tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya.

UU KIP Sebagai Pintu Awal Pemberantasan Korupsi


Permasalahan korupsi saat ini sudah menjadi kasus yang cukup meresahkan. Untuk itu dengan adanya UU KIP No. 14 yahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pintu awal untuk memberantas korupsi yang ada di Badan Publik. Hal ini yang disampaikan Ketua Ketua KI Provinsi Jatim Djoko Tetuko kepada wartawan dalam acara Press Gathering bertempat di kantor PWI Jatim Jl. Taman Apsari Surabaya, Rabu (27/7).

Rekap Ajudikasi Sengketa Informasi Tahun 2012 (Jadwal Ajudikasi))

Bagian Hukum Setda Kab Sumenep 

1. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2010 beserta perubahannya
2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2011 beserta perubahannya
3. Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kab. Sumenep yang sumber dananya berasal dari APBD II, APBD I, dan APBN
4. Laporan surat pertanggung-jawaban (SPJ) pengelolaan keuangan tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011

Sabtu, 18 Agustus 2012

Politisi PBR Tetap Tak Puas Permintaan Maaf Media Online


TIM14MADURA,PAMEKASAN: Politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Pamekasan, Munaji Santoso mengaku tidak puas dengan adanya permintaan maaf yang dilakukan media online nasional tribunnews.com, yang telah mencatut namanya dalam pemberitaan politik menjelang pilkada Pamekasan yang sangat merugikan dirinya dan partainya.

PEMPROV JATIM TERAPKAN EKONOMI HIJAU UNTUK TURUNKAN KEMISKINAN


Pemprov Jawa Timur menerapkan ekonomi hijau (Green Economy) untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Dengan ekonomi hijau juga dapat menciptakan kemakmuran yang mengedepankan lingkungan hijau. Ekonomi hijau yang dimaksud disini adalah pembangunan untuk mencapai tiga sasaran besar yaitu ekonomi terus tumbuh dan memberikan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, khususnya fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta mengutamakan keadilan sosial.
            Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia 2012 di Pantai Lombang Kabupaten Sumenep, Rabu (4/7).

PENYELEWENGAN DANA PNPM MANDIRI: Tanggung Jawab Siapa?


Wacana tentang penyimpang810d80ab4b621f2c8d424aea1c4c436b_logo-pnpm-mandirian Dana PNPM Mandiriselama ini masih terbatas pada pelaku PNPM dan kelompok peduli. Ditingkat media massa, pemberitaan terhadap penyimpangan Dana PNPM belum menjadi headlines, sehingga belum mengundang kepedulian yang lebih luas untuk memberikan kontribusi atau respons terhadap program nasional yang digagas SBY ini. Pemberitaan mengenai PNPM Mandiri berkisar pada keunggulan Program, serta menonjolkan peran pemerintah melalui PNPM MP untuk membantu masyarakat kecil, melalui program-program Pro Rakyat. Sedangkan yang menyangkut kelemahan PNPM, termasuk penyimpangan yang ada didalamnya masih sangat terbatas.

Kejari Boyolali Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Dana PNPM

Chorona Sumarsih secara resmi ditahan Kejari Boyolali pada Rabu (7/12/11) pekan lalu. Penahanan tersangka dilakukan setelah dirinya menjalani pemeriksaan selama 2 jam.

Dewan Lombok Utara Soroti Pembangunan Jalan

Bayan, Lombok Utara - Pengaspalan jalan desa yang belum satu bulan selesai dikerjakan sudah rusak. kini mendapat sorotan dari Ketua DPRD KLU.

Hal itu mengemuka, ketika ketua dewan melakukan pertemuan di aula kantor camat Bayan 7/2. Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag mengatakan, pembangunan pengaspalan beberapa infrastruktur jalan desa yang dilaksanakan kurang lebih empat bulan kini sudah mulai rusak dan ditumbuhi rumput.

Senin, 13 Agustus 2012

Eskplorasi Migas Dan Khilafiyah Para Kiyai

Oleh: Ferry Arbania*
IpolJatim ; Banyak kalangan mengeluhkan adanya eskplorasi dan eksploitasi migas di kawasan bumi Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kita melihat seperti Banyak kesenjangan yang ditimbulkan dari banyaknya kepentingan yang mendominasi didalamnya.
Suasana dialogis yang dirindukan kalangan akar rumput, Mahasiswa, aktivis LSM Profesional, bahkan para pemangku jabatan di  lingkungan Pemkab maupun DPRD Sumenep, seakan sedang berlomba-lomba ingin memiliki waktu yang istimewa, lebih banyak dan intens dengan  pihak eksplortir atau perusahaan .
Begitu juga dengan segelintir masyarakat dilingkungan eksplorasi maupun eksploitasi migas di kawasan ini. Ada banyak kepentingan yang melatar belakangi berbagai penolakan dan persetujuan yang terkesan di scan sedemikian rupa.

BUPATI SERAHKAN ZAKAT FITRAH UNTUK KAUM DUAFA

Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Kabupaten Sumenep menyalurkan zakat fitrah kepada kaum miskin dan kaum duafa, pemberian zakat fitra diberikan secara simbolis oleh Bupati Sumenep, Wakil Bupati Sumenep dan Sekda Kabupaten Sumenep pada Rabu (15/08), di Gedung Korpri Sumenep.

Bupati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si ketika memberikan sambutan pada pembukaan penyaluran zakat fitra mengungkapkan kegiatan pemberian zakat fitra merupakan sebuah kewajiban ummat Islam sebgai bentuk ibadah di bulan suci Ramadhan ini.

3 Tahun Proyek Silo di Sumenep Terbengkalai

TIM14MADURA, Sumenep : Proyek Silo jagung di Kecamatan Bluto, dan Silo beras di Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep yang merupakan proyek APBN tahun 2009 hingga saat ini terbengkalai dan belum dimanfaatkan.

Padahal semua fasilitas, hingga kantornya sudah selesai, bahkan halamannya sudah mulai ditumbuhi rerumputan liar, karena tidak terawat.

PNPM MANDIRI PEDESAAN 2012, CAPAI 75 PERSEN

Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2012 selesai pada akhir bulan September hingga awal Oktober 2012 mendatang.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyaratkat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Sumenep, H. Mahmudur Rafik, Senin (13/08) mengungkapkan, dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP 2012, sebesar Rp. 38.650.000.000,00 yang berarti menurun dari tahun 2011 sebesar Rp. 44.650.000.000,00.

Sabtu, 11 Agustus 2012

Dana Bansos dan Hibah Direkom Dewan

ilustrasi: matanews
Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjamin pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Adanya dugaan penyimpangan ditepis.
Bantahan itu menanggapi kecurigaan LSM Komunitas Nusantara yang menduga sejumlah anggota DPRD Jatim terlibat proses rekomendasi pencairan dana hibah dan bansos dari Biro Administrasi Pembangunan dengan besaran Rp 40 juta hingga diatas Rp 10 miliar.

DPD Real Estate Indonesia Komisariat Madura

DPD Real Estate Indonesia Komisariat Madura

1.000 Rumah untuk Wartawan

JAKARTA— Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana membangun 1.000 rumah untuk para wartawan.Proyek rumah di daerah Citayam, Depok, ini direncanakan akan selesai dibangun dalam waktu enam bulan mendatang. 

"Seribu rumah untuk para wartawan ini merupakan arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Menpera Djan Faridz di Jakarta, seperti dilansir dari KOMPAS.com 

Rapat Koordinasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Bapemas Prov. Jatim Tahun 2012

Pelaksanaan Program Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan pada tahun 2010 Bapemas Provinsi Jawa Timur dan Tim Pendamping dari UNAIR Surabaya telah melakukan Bimbingan Teknis Pengisian Data Potensi dan Data Tingkat Perkembangan

Kegiatan Monitoring Evaluasi Jalin Kesra (Peternakan) oleh Kepala Bapemas Prov. Jatim

Kegiatan Monitoring Evaluasi Jalin Kesra (Peternakan) oleh Kepala Bapemas Prov. Jatim

http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/home-mainmenu-1/92-video/355-kegiatan-monitoring-evaluasi-part-1

Polres Bekuk 6 Orang Pemain Judi Remi

ilustrasi Google
Sumenep,Tim14Madura| Sebanyak 6 orang warga Desa/Kecamatan Pasongsongan terpaksa di seret ketahanan Mapolres Sumenep, setelah ketangkap basa bermain judi remi di sebuah rumah milik salah satu tersangka.

Ke enam orang yang dibekuk jajaran Polres itu Subagyo (54), Heryanto (32), Mulyanto (42), Ruslan Efendi (33), Rifai Wahyudi (38) dan Hasyim (32) semuanya warga Desa Pasongsongan, Sumenep.
Penangkapan judi remi itu berawal dari informasi masyarakat yang sudah lama mengaku resah dengan adanya judi remi dilingkungan mereka. 

Dari hasil penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.806.000 beserta 2 set kartu remi yang digunakan judi. Saat digrebek, keenam tersangka nonot dan tak ada perlawanan sama sekali.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2010


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2010


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2010


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

Akuntabilitas LSM, Kepentingan Siapa?

Tidak banyak yang menanggapi, terutama dari kalangan LSM sendiri, ketika isu akuntabilitas mencuat dalam beberapa kali pemberitaan di Kompas beberapa hari belakangan ini. Juga menjadi sebuah pertanyaan ada apa dibalik pemberitaan itu?

Jumat, 10 Agustus 2012

DAFTAR LSM DAN ORMAS YANG TERCATAT DALAM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TH 2010

DAFTAR LSM DAN ORMAS YANG TERCATAT DALAM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TH 2010

FORMULIR PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA


FORMULIR PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
TIM 14 MADURA
Sekretariat: Jalan Raya  Ganding Sumenep Madura 69462

FORMULIR PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA

Alamat LSM dan Lembaga Bantuan Hukum

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng Jakarta 10310. Telp. (021) 392 5230, Fax. (021) 392 5227.

2. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)
Jalan mendut No. 3, Menteng Jakarta 12510 Telp. (021) 314 5940

Kamis, 12 Juli 2012

Zulkarnaen Djabar: Saya Ditegur Tuhan


Anggota Komisi VIII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zulkarnaen Djabar (kanan) dan kuasa hukumnya, Muhammad Ismail, menggelar jumpa pers tentang kasus korupsi pengadaan Al Quran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/7/2012). Dalam kasus itu, Zulkarnaen menjadi tersangka penerima suap. 

Demokrat Desak KPK Periksa Seluruh Anggota Komisi VIII DPR


Korupsi Al Quran di Kementerian Agama
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seluruh anggota Komisi VIII DPR terkait kasus dugaan korupsi pembahasan Al Quran di Kementerian Agama (Kemenag).
Benny mengungkapkan, setiap anggota Komisi VIII menerima jatah 500 buah Al Quran dengan perkiraan harga Rp 1 juta per buah atau sejumlah Rp 500 juta.

Defile Madura nan Rancak di JFC


Jember  - Setelah bertahun-tahun tak menampilkan desain fesyen yang berangkat dari akar Jember, akhirnya Jember Fashion Carnaval menampilkan defile bertema Madurese,

Senin, 09 Juli 2012

TIM 14 Gandeng Ulama Bela Hak Raskin



  • Desak Kades Lakukan Transparansi DPM

Sumenep, Memo| Penggiat aktivis Lembaga Investigasi dan Advokasi TIM 14 MADURA mengaku siap dukung harapan sejumlah tokoh ulama dan masyarakat di Kecamatan Ganding, yang menginginkan agar dalam pendistribusian raskin di masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan petunjuk teknis (juknis )yang ada. 

Jumat, 06 Juli 2012

Divre Jatim Salurkan Alokasi Juni-Juli 2012

Hasil PPLS 2011 untuk wilayah Jawa Timur terjadi kenaikan pagu Raskin sebesar 10,45% atau sebesar 4.828.905 Kg dengan penambahan 321.927 RTS-PM dari pagu Raskin PPLS 2008. Sehingga mulai alokasi bulan Juni 2012, pagu Raskin Jawa Timur sebesar 51.026.235 kg dengan 3.401.749 RTS-PM.

30 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan pagu. Sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya mengalami penurunan pagu diantaranya adalah Surabaya, Bondowoso, Situbondo, kota Malang, Jember, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Kamis, 05 Juli 2012

PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)


panca
DEPARTEMEN SOSIAL RI
PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

pedoman teknis pengelolaan produksi tanaman kedelai 2012


Kedelai merupakan salah satu komoditi pangan utama yang menyehatkan karena 
mengandung protein tinggi dan memiliki kadar kolesterol yang rendah.
Kebutuhan akan komoditi kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun baik
sebagai bahan pangan utama, pakan ternak maupun sebagai bahan baku industri
skala besar (pabrikan) hingga skala kecil (rumah tangga).
Rata-rata kebutuhan kedelai setiap tahunnya ± 2.300.000 ton.

KEBIJAKAN UMUM APBD( KUA ) KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2012

KEBIJAKAN UMUM APBD ( KUA ) KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2012, KUA 2012 sumenep.


Selengkapnya silahkan Klik Disini.............

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN TA. 2012



KONSEP
PT.PSP.A.3-1.2012
PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN TA. 2012

(Versi PDF silahkan Klik disini.....((Tim 14 MADURA))

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA,    2012

Rabu, 04 Juli 2012

LSM PERINTIS : Revisi UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Ormas/OKP/LSM

Tindak Tegas Oknum PNS Yang Punya Kartu LSM Dan Pers
MEDAN~Pemerintah didesak segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas,OKP dan LSM.

Pasalnya, keberadaan Undang-Undang itu tidak tegas, dan cenderung lemah. Pasalnya, Undang-undang itu tidak mengatur ketentuan dan batasan berdirinya sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Minggu, 24 Juni 2012

Dirjen Migas ESDM Pastikan Tuntutan Sumenep Atas Bagi Hasil Migas Belum Diputuskan


TIM 14 MADURA,Kuta- Tuntutan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, soal dana bagi hasil (DBH) atas eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai masih mengambang.  Kepala Seksi Perhitungan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi Dijen Migas Kementerian ESDM, Siwi Pamungkas, di Kuta, Selasa (19/6/2012), mengatakan, tuntutan tersebut masih akan dibahas lagi dengan melibatkan banyak pihak, termasuk Pemkab Sumenep dan Pemprov Jatim, di Jakarta, pekan depan.

Kamis, 21 Juni 2012

Syafi’i Resmi Mendaftar Ke PPP

Pamekasan-Saat menyampaikan berkas lamaran atau pendaftaran, Syafii didampingi sejumlah pengurus Partai Demokrat (PD) kabupaten Pamekasan. PPP sendiri membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakilnya selama 10 hari, yang telah dimulai pada 14 Juni hingga 23 Juni 2012.
Syafii mengaku, ia menjatuhkan pilihan kepada PPP,karena masih terjalin komunikasi yang baik dengan partai yang pernah membesarkan dirinya. Selain itu, PPP juga merupakan partai besar yang akan dilirik semua bakal calon di Pamekasan.

PUAP : pengelolaan dana melalui gapoktan

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diluncurkan oleh Departemen
Pertanian mulai tahun anggaran 2008 hendaknya mampu membuka cakrawala berpikir petani yang
tergabung dalam beberapa kelompoktani (Gapoktan)]

Info 14 Terkini