Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing

Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing

Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Warga Sumenep Minta BP Migas Dibubarkan, Mungkinkah

Banyaknya operator minyak dan gas bumi (migas) di Sumenep, ternyata tak membuat warga ujung Timur Pulau Garam ini sejahtera. Puncaknya, mereka meminta BP Migas dibubarkan. Mungkinkah? Simak laporan koresponden Surabaya PostEtto Hartono.

Dana Bagi Hasil Migas Jatim Terancam Raib Rp 126 M

Provinsi Jawa Timur terancam tidak mendapatkan lagi Dana Bagi Hasil (DBH) pada sektor minyak dan gas (migas). Hal ini terkait penerbitan Peratutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No: 51/2011 tentang pencabutan Permendagri No: 8/2007. Yakni, Jawa Timur sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) di sektor migas.

Mahasiswa Tolak Migas Bentrok Lawan Polisi

SUMENEP - Unjuk rasa mahasiswa Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) yang menolak keberadaan eksplorasi minyak dan gas di kantor DPRD Sumenep  berbuah bentrok, Rabu (20/6/2012).

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?

Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Bagi Hasil Migas Sumenep Disoal

SUMENEP - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali turun jalan menolak kehadiran sejumlah perusahaan eksplorasi migas di Sumenep. Mereka menilai selama ini keberadaan perusahaan migas tidak jelas dan bahkan rentan dijadikan ajang kepentingan politik.

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?

Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?

Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?

Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?

Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Hamparan Migas Di Pulau Madura Bagai Madu Negara

Siapa Menikmati Migas Madura, Lokal atau Asing?

Dari mana biaya (modal) untuk membentuk Provinsi Madura? Pertanyaan ini kerap muncul manakala dikemukakan perihal aspirasi masyarakat Madura yang menghendaki agar Madura menjadi Provinsi. Dan pertanyaan itu kerap terlontar

Pelaku Kasus Sampang , Rois Dijebloskan Tahanan Mapolda Jatim

InfopolJatim: Usai ditetapkan sebagai pelaku kasus kerusuhan Sampang yang terjadi di Dusun Nanggernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur, Rois Al Hukama, adik kandung Tajul Muluk yang menjadi pimpinan Suni di Sampang tersebut, sekarang berada di Mapolda Jatim.

Sampang Membara, Adik Tajul Muluk Dijemput Polisi dari Pengungsian

Kamis, 30 Agustus 2012 11:29:31 WIB Reporter : Harisandi Savari

Sampang (beritajatim.com)--Iklil, warga Dusun Gading Laok, Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, yang merupakan adik kandung pimpinan Syiah, Tajul Muluk, dijemput aparat keamanan di tempat penampungan di lapangan tenis indoor, Kecamatan Kota Sampang.

Kepala Kemenag: Mereka Bukan Syiah, Tapi Aliran Sesat

Sampang-Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Kemenag Kabupaten Sampang, Kiai Haji Mudjalli menegaskan korban dari bentrok berdarah di dusun nang kernang desa karang gayam kecamatan omben, dan di desa blu’uran kecamatan karang penang, bukanlah warga penganut islam syiah. Ajaran mereka menurut Mujalli adalah aliran sesat.

Perlu Sosialisasikan Fatwa MUI tentang Aliran Syiah Tidak Sesat

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kekerasan berdarah terhadap pemeluk ajaran Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, dia menilai aksi itu beranjak dari ketidakpahaman masyarakat terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan aliran Syiah bukanlah aliran yang sesat.

Poskan judul

Alokasi Dana Bantuan Keagamaan di Sumenep Meningkat

Sumenep - Alokasi dana bantuan keagamaan di Kabupaten Sumenep pada tahun ini sebesar Rp5,2 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, Rabu, menjelaskan, setelah melalui pembahasan bersama dengan anggota DPRD setempat, alokasi dana bantuan keagamaan pada tahun ditetapkan sebesar Rp5,2 miliar.

Kades Diganjar Setahun Penjara

Kasus Korupsi Tunjangan Aparatur dan Dana Desa

SUMENEP KOTA–Sidang perkara kasus korupsi tunjangan aparatur dan dana desa dengan terdakwa Kades Gunung Kembar, Kec Manding, Kusmulyadi memasuki babak akhir Kamis (10/5). Terdakwa divonis satu tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya.

UU KIP Sebagai Pintu Awal Pemberantasan Korupsi

Permasalahan korupsi saat ini sudah menjadi kasus yang cukup meresahkan. Untuk itu dengan adanya UU KIP No. 14 yahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pintu awal untuk memberantas korupsi yang ada di Badan Publik. Hal ini yang disampaikan Ketua Ketua KI Provinsi Jatim Djoko Tetuko kepada wartawan dalam acara Press Gathering bertempat di kantor PWI Jatim Jl. Taman Apsari Surabaya, Rabu (27/7).

Rekap Ajudikasi Sengketa Informasi Tahun 2012 (Jadwal Ajudikasi))

Bagian Hukum Setda Kab Sumenep 

1. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2010 beserta perubahannya
2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2011 beserta perubahannya
3. Rekaman Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kab. Sumenep yang sumber dananya berasal dari APBD II, APBD I, dan APBN

4. Laporan surat pertanggung-jawaban (SPJ) pengelolaan keuangan tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011

Politisi PBR Tetap Tak Puas Permintaan Maaf Media Online

TIM14MADURA,PAMEKASAN: Politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Pamekasan, Munaji Santoso mengaku tidak puas dengan adanya permintaan maaf yang dilakukan media online nasional tribunnews.com, yang telah mencatut namanya dalam pemberitaan politik menjelang pilkada Pamekasan yang sangat merugikan dirinya dan partainya.

PEMPROV JATIM TERAPKAN EKONOMI HIJAU UNTUK TURUNKAN KEMISKINAN

Pemprov Jawa Timur menerapkan ekonomi hijau (Green Economy) untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Dengan ekonomi hijau juga dapat menciptakan kemakmuran yang mengedepankan lingkungan hijau. Ekonomi hijau yang dimaksud disini adalah pembangunan untuk mencapai tiga sasaran besar yaitu ekonomi terus tumbuh dan memberikan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, khususnya fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta mengutamakan keadilan sosial.

            Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia 2012 di Pantai Lombang Kabupaten Sumenep, Rabu (4/7).

PENYELEWENGAN DANA PNPM MANDIRI: Tanggung Jawab Siapa?

Wacana tentang penyimpangan Dana PNPM Mandiriselama ini masih terbatas pada pelaku PNPM dan kelompok peduli. Ditingkat media massa, pemberitaan terhadap penyimpangan Dana PNPM belum menjadi headlines, sehingga belum mengundang kepedulian yang lebih luas untuk memberikan kontribusi atau respons terhadap program nasional yang digagas SBY ini. Pemberitaan mengenai PNPM Mandiri berkisar pada keunggulan Program, serta menonjolkan peran pemerintah melalui PNPM MP untuk membantu masyarakat kecil, melalui program-program Pro Rakyat. Sedangkan yang menyangkut kelemahan PNPM, termasuk penyimpangan yang ada didalamnya masih sangat terbatas.

Kejari Boyolali Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Dana PNPM

Chorona Sumarsih secara resmi ditahan Kejari Boyolali pada Rabu (7/12/11) pekan lalu. Penahanan tersangka dilakukan setelah dirinya menjalani pemeriksaan selama 2 jam.

Dewan Lombok Utara Soroti Pembangunan Jalan

Bayan, Lombok Utara - Pengaspalan jalan desa yang belum satu bulan selesai dikerjakan sudah rusak. kini mendapat sorotan dari Ketua DPRD KLU.

Hal itu mengemuka, ketika ketua dewan melakukan pertemuan di aula kantor camat Bayan 7/2. Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag mengatakan, pembangunan pengaspalan beberapa infrastruktur jalan desa yang dilaksanakan kurang lebih empat bulan kini sudah mulai rusak dan ditumbuhi rumput.

Eskplorasi Migas Dan Khilafiyah Para Kiyai

Oleh: Ferry Arbania*

IpolJatim ; Banyak kalangan mengeluhkan adanya eskplorasi dan eksploitasi migas di kawasan bumi Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kita melihat seperti Banyak kesenjangan yang ditimbulkan dari banyaknya kepentingan yang mendominasi didalamnya.

Suasana dialogis yang dirindukan kalangan akar rumput, Mahasiswa, aktivis LSM Profesional, bahkan para pemangku jabatan di  lingkungan Pemkab maupun DPRD Sumenep, seakan sedang berlomba-lomba ingin memiliki waktu yang istimewa, lebih banyak dan intens dengan  pihak eksplortir atau perusahaan .

Begitu juga dengan segelintir masyarakat dilingkungan eksplorasi maupun eksploitasi migas di kawasan ini. Ada banyak kepentingan yang melatar belakangi berbagai penolakan dan persetujuan yang terkesan di scan sedemikian rupa.

BUPATI SERAHKAN ZAKAT FITRAH UNTUK KAUM DUAFA

Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Kabupaten Sumenep menyalurkan zakat fitrah kepada kaum miskin dan kaum duafa, pemberian zakat fitra diberikan secara simbolis oleh Bupati Sumenep, Wakil Bupati Sumenep dan Sekda Kabupaten Sumenep pada Rabu (15/08), di Gedung Korpri Sumenep.

Bupati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si ketika memberikan sambutan pada pembukaan penyaluran zakat fitra mengungkapkan kegiatan pemberian zakat fitra merupakan sebuah kewajiban ummat Islam sebgai bentuk ibadah di bulan suci Ramadhan ini.

3 Tahun Proyek Silo di Sumenep Terbengkalai

TIM14MADURA, Sumenep : Proyek Silo jagung di Kecamatan Bluto, dan Silo beras di Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep yang merupakan proyek APBN tahun 2009 hingga saat ini terbengkalai dan belum dimanfaatkan.

Padahal semua fasilitas, hingga kantornya sudah selesai, bahkan halamannya sudah mulai ditumbuhi rerumputan liar, karena tidak terawat.

PNPM MANDIRI PEDESAAN 2012, CAPAI 75 PERSEN

Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2012 selesai pada akhir bulan September hingga awal Oktober 2012 mendatang.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyaratkat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Sumenep, H. Mahmudur Rafik, Senin (13/08) mengungkapkan, dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP 2012, sebesar Rp. 38.650.000.000,00 yang berarti menurun dari tahun 2011 sebesar Rp. 44.650.000.000,00.

Dana Bansos dan Hibah Direkom Dewan

ilustrasi: matanews

Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjamin pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Adanya dugaan penyimpangan ditepis.
Bantahan itu menanggapi kecurigaan LSM Komunitas Nusantara yang menduga sejumlah anggota DPRD Jatim terlibat proses rekomendasi pencairan dana hibah dan bansos dari Biro Administrasi Pembangunan dengan besaran Rp 40 juta hingga diatas Rp 10 miliar.

DPD Real Estate Indonesia Komisariat Madura

DPD Real Estate Indonesia Komisariat Madura

1.000 Rumah untuk Wartawan

JAKARTA— Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana membangun 1.000 rumah untuk para wartawan.Proyek rumah di daerah Citayam, Depok, ini direncanakan akan selesai dibangun dalam waktu enam bulan mendatang. 

"Seribu rumah untuk para wartawan ini merupakan arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Menpera Djan Faridz di Jakarta, seperti dilansir dari KOMPAS.com 

Rapat Koordinasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Bapemas Prov. Jatim Tahun 2012

Pelaksanaan Program Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan pada tahun 2010 Bapemas Provinsi Jawa Timur dan Tim Pendamping dari UNAIR Surabaya telah melakukan Bimbingan Teknis Pengisian Data Potensi dan Data Tingkat Perkembangan

Kegiatan Monitoring Evaluasi Jalin Kesra (Peternakan) oleh Kepala Bapemas Prov. Jatim

Kegiatan Monitoring Evaluasi Jalin Kesra (Peternakan) oleh Kepala Bapemas Prov. Jatim

http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/home-mainmenu-1/92-video/355-kegiatan-monitoring-evaluasi-part-1

Polres Bekuk 6 Orang Pemain Judi Remi

ilustrasi Google

Sumenep,Tim14Madura| Sebanyak 6 orang warga Desa/Kecamatan Pasongsongan terpaksa di seret ketahanan Mapolres Sumenep, setelah ketangkap basa bermain judi remi di sebuah rumah milik salah satu tersangka.

Ke enam orang yang dibekuk jajaran Polres itu Subagyo (54), Heryanto (32), Mulyanto (42), Ruslan Efendi (33), Rifai Wahyudi (38) dan Hasyim (32) semuanya warga Desa Pasongsongan, Sumenep.

Penangkapan judi remi itu berawal dari informasi masyarakat yang sudah lama mengaku resah dengan adanya judi remi dilingkungan mereka. 

Dari hasil penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.806.000 beserta 2 set kartu remi yang digunakan judi. Saat digrebek, keenam tersangka nonot dan tak ada perlawanan sama sekali.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2010

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2010

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2010

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

Akuntabilitas LSM, Kepentingan Siapa?

Tidak banyak yang menanggapi, terutama dari kalangan LSM sendiri, ketika isu akuntabilitas mencuat dalam beberapa kali pemberitaan di Kompas beberapa hari belakangan ini. Juga menjadi sebuah pertanyaan ada apa dibalik pemberitaan itu?

DAFTAR LSM DAN ORMAS YANG TERCATAT DALAM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TH 2010

DAFTAR LSM DAN ORMAS YANG TERCATAT DALAM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TH 2010

FORMULIR PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA

FORMULIR PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
TIM 14 MADURA
Sekretariat: Jalan Raya  Ganding Sumenep Madura 69462

FORMULIR PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA

Alamat LSM dan Lembaga Bantuan Hukum

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng Jakarta 10310. Telp. (021) 392 5230, Fax. (021) 392 5227.

2. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)
Jalan mendut No. 3, Menteng Jakarta 12510 Telp. (021) 314 5940