TIM 14 Gandeng Ulama Bela Hak Raskin

• Desak Kades Lakukan Transparansi DPM

Sumenep, Memo| Penggiat aktivis Lembaga Investigasi dan Advokasi TIM 14 MADURA mengaku siap dukung harapan sejumlah tokoh ulama dan masyarakat di Kecamatan Ganding, yang menginginkan agar dalam pendistribusian raskin di masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan petunjuk teknis (juknis )yang ada. 

Divre Jatim Salurkan Alokasi Juni-Juli 2012

Hasil PPLS 2011 untuk wilayah Jawa Timur terjadi kenaikan pagu Raskin sebesar 10,45% atau sebesar 4.828.905 Kg dengan penambahan 321.927 RTS-PM dari pagu Raskin PPLS 2008. Sehingga mulai alokasi bulan Juni 2012, pagu Raskin Jawa Timur sebesar 51.026.235 kg dengan 3.401.749 RTS-PM.

30 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan pagu. Sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya mengalami penurunan pagu diantaranya adalah Surabaya, Bondowoso, Situbondo, kota Malang, Jember, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

DEPARTEMEN SOSIAL RI
PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

pedoman teknis pengelolaan produksi tanaman kedelai 2012

Kedelai merupakan salah satu komoditi pangan utama yang menyehatkan karena 
mengandung protein tinggi dan memiliki kadar kolesterol yang rendah.
Kebutuhan akan komoditi kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun baik
sebagai bahan pangan utama, pakan ternak maupun sebagai bahan baku industri
skala besar (pabrikan) hingga skala kecil (rumah tangga).
Rata-rata kebutuhan kedelai setiap tahunnya ± 2.300.000 ton.

KEBIJAKAN UMUM APBD( KUA ) KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2012

KEBIJAKAN UMUM APBD ( KUA ) KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2012, KUA 2012 sumenep.

Selengkapnya silahkan Klik Disini.............

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN TA. 2012

KONSEP
PT.PSP.A.3-1.2012
PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN TA. 2012

(Versi PDF silahkan Klik disini.....((Tim 14 MADURA))

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA,    2012

LSM PERINTIS : Revisi UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Ormas/OKP/LSM

Tindak Tegas Oknum PNS Yang Punya Kartu LSM Dan Pers

MEDAN~Pemerintah didesak segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas,OKP dan LSM.

Pasalnya, keberadaan Undang-Undang itu tidak tegas, dan cenderung lemah. Pasalnya, Undang-undang itu tidak mengatur ketentuan dan batasan berdirinya sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).