PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2010

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

Akuntabilitas LSM, Kepentingan Siapa?

Tidak banyak yang menanggapi, terutama dari kalangan LSM sendiri, ketika isu akuntabilitas mencuat dalam beberapa kali pemberitaan di Kompas beberapa hari belakangan ini. Juga menjadi sebuah pertanyaan ada apa dibalik pemberitaan itu?

DAFTAR LSM DAN ORMAS YANG TERCATAT DALAM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TH 2010

DAFTAR LSM DAN ORMAS YANG TERCATAT DALAM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TH 2010

FORMULIR PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA

FORMULIR PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
TIM 14 MADURA
Sekretariat: Jalan Raya  Ganding Sumenep Madura 69462

FORMULIR PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA

Alamat LSM dan Lembaga Bantuan Hukum

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng Jakarta 10310. Telp. (021) 392 5230, Fax. (021) 392 5227.

2. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)
Jalan mendut No. 3, Menteng Jakarta 12510 Telp. (021) 314 5940

Zulkarnaen Djabar: Saya Ditegur Tuhan

Anggota Komisi VIII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zulkarnaen Djabar (kanan) dan kuasa hukumnya, Muhammad Ismail, menggelar jumpa pers tentang kasus korupsi pengadaan Al Quran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/7/2012). Dalam kasus itu, Zulkarnaen menjadi tersangka penerima suap. 

Demokrat Desak KPK Periksa Seluruh Anggota Komisi VIII DPR

Korupsi Al Quran di Kementerian Agama

JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seluruh anggota Komisi VIII DPR terkait kasus dugaan korupsi pembahasan Al Quran di Kementerian Agama (Kemenag).

Benny mengungkapkan, setiap anggota Komisi VIII menerima jatah 500 buah Al Quran dengan perkiraan harga Rp 1 juta per buah atau sejumlah Rp 500 juta.