PT.PSP.A.3-1.2012
PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN TA. 2012
(Versi PDF silahkan Klik disini.....((Tim 14 MADURA))
DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2012
i
KATA PENGANTAR
Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan
dimaksudkan sebagai acuan dan panduan bagi
para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)
baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas
lapangan dalam melaksanakan kegiatan Optimasi
Lahan yang dananya bersumber dari dana APBN
TA. 2012.
Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari
dan mencermati pedoman ini dengan seksama,
dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan
tidak akan terjadi keragu-raguan dalam
implementasi kegiatan dilapangan serta kendala
/hambatan yang ada akan dapat diatasi sehingga
kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara
optimal .
Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena
berlaku secara nasional, sehingga perlu dijabarkan
dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas
lingkup Pertanian Propinsi dan Petunjuk Teknis oleh
Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota secara
lebih rinci sesuai dengan kondisi spesifik daerah
masing-masing.
Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap
pedoman teknis ini, sangat diharapkan dalam
berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara ii
Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis,
Supervisi dsbnya) Pedoman Teknis ini dapat
didiskusikan bersama secara intensif. Dengan
demikian diharapkan semua pihak terkait di Pusat
dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan,
gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan
ini.
Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai
pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan
Pengembangan Optimasi Lahan dengan sebaikbaiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan,
agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benarbenar dapat dinikmati manfaatnya bagi sebesarbesarnya kesejahteraan petani di Indonesia.
Jakarta, Januari 2012
Direktur
Perluasan dan Pengelolaan Lahan,
Ir.Tunggul Imam Panudju, Msc
NIP.195805261987031002
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................ i
DAFTAR ISI ..................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN ....................................... v
I. PENDAHULUAN ..................................... 1
A. Latar Belakang ................................ 1
B. Tujuan ............................................. 2
C. Sasaran ............................................ 3
D. Pengertian ....................................... 4
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN ................ 7
A. PERSIAPAN .................................... 7
B. PELAKSANAA ................................. 8
III. SPESIFIKASI TEKNIS ............................. 9
A. Norma .............................................. 9
B. Standar Teknis ................................ 9
C. Kriteria ............................................. 10
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN ................... 11
A. Cara Pelaksanaan ........................... 11
B Tahapan Pelaksanaan ..................... 11
C. Pelaksanaan/Konstruksi .................. 17
D. Jadwal Kegiatan .............................. 19
E. Pendanaan ...................................... 19 iv
V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN .................................. 21
A. Tugas dan Tanggung Jawab
Dinas Propinsi ................................. 21
B. Tugas dan Tanggung Jawab
Dinas Kab./Kota ............................... 22
C. Format Laporan ............................... 23
D. Alur Laporan .................................... 24
VI. INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN 26
A. Indikator Keluaran (Outputs) ............. 26
B. Indikator Hasil (Outcomes) ............... 26
C. Indikator Manfaat (Benefits) ............. 27
D. Indikator Dampak (Impacts) ............. 27
VII. PENUTUP ................................................ 28 v
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1. Lampiran 1. Sasaran Lokasi Pengembangan
Optimasi Lahan Tahun 2012 ................... 29
2. Lampiran 2. Contoh RUKK Kegiatan
Pengembangan Optimasi Lahan ............. 36
3. Lampiran 3. Contoh Jadwal Kegiatan
Optimasi Lahan Tahun 2012 ................... 37
4. Lampiran 4. Contoh Format Laporan
Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan
Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.01) ....... 38
5. Lampiran 4 (lanjutan). Contoh Format
Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP
TA. 2012 (form PSP.03) .......................... 39
6. Lampiran 5. Contoh Format Laporan
Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan
Ditjen. PSP TA. 2012 (form PSP.02) ....... 41
7. Lampiran 5 (lanjutan). Contoh Format
Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP
TA. 2012 (form PSP.04) .......................... 42
8. Lampiran 6. Contoh Outline Laporan
Akhir Kegiatan Optimasi Lahan TA. 2012 . 43 Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahan pertanian adalah salah satu faktor produksi yang
sangat penting, karena lahan merupakan media tumbuh
bagi tanaman. Banyak lahan-lahan pertanian yang
sementara tidak diusahakan, apabila ditangani maka
lahan dimaksud dapat menghasilkan produksi yang
optimal.
Optimasi lahan pertanian merupakan usaha
meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan
pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya
perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan,
sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih
produktif. Kegiatan optimasi lahan pertanian diarahkan
untuk memenuhi kriteria lahan usahatani tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan dari
aspek teknis, perbaikan fisik dan kimiawi tanah, serta
peningkatan infrastruktur usahatani yang diperlukan. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 2
Kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk menunjang
terwujudnya ketahanan pangan dan antisipasi
kerawanan pangan, terutama 3 (tiga) komoditi utama
yaitu padi, jagung dan kedelai.
Untuk meningkatkan pemanfaatan lahan yang
sementara tidak diusahakan dan lahan yang indeks
pertanamannya (IP) masih rendah, maka pada TA.
2012 dilaksanakan kegiatan pengembangan optimasi
lahan, sebagai upaya perluasan areal tanam bagi
komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan.
B. Tujuan
Tujuan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan adalah:
a. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak
diusahakan menjadi lahan pertanian produktif
dan meningkatkan indeks pertanaman (IP) untuk
memperluas areal tanam.
b. Meningkatkan produksi pertanian
c. Melestarikan sumber daya lahan pertanian
d. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha di pedesaan.
e. Mendukung program Ketahanan Pangan
Nasional. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 3
C. Sasaran
Sasaran kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk :
1. Mendukung Subsektor Tanaman Pangan, yaitu
pada lahan kawasan tanaman pangan yang
sementara tidak diusahakan dan intensitas
pertanaman (IP) rendah (≤100), pada lahan
beririgasi, lahan kering, lahan tadah hujan dan lahan
rawa.
2. Mendukung Subsektor Hortikultura
Lahan kawasan komoditi hortikultura yang belum
optimal, diprioritaskan pada komoditi unggulan
nasional dan/atau lokal.
3. Mendukung Subsektor Perkebunan
Optimasi lahan perkebunan diarahkan pada lahan
kawasan perkebunan rakyat yang sementara tidak
diusahakan, kurang produktif dan atau IP rendah.
4. Kawasan Peternakan
Optimasi lahan peternakan diarahkan pada lahan
HMT dan padang pengembalaan yang sementara
tidak diusahakan. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 4
5. Sasaran kegiatan optimasi lahan tahun 2012 adalah
seluas 207.800 ha, yang terdiri dari kawasan
tanaman pangan 188.600 ha, hortikultura 5.450 ha,
perkebunan 13.200 ha dan peternakan 550 ha yang
tersebar di 30 Propinsi pada 305 Kabupaten/Kota.
Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.
D. Pengertian
Dalam pelaksanaan optimasi lahan pertanian terdapat
pengertian-pengertian / istilah, sebagai berikut :
1. Optimasi Lahan Pertanian adalah usaha
meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan
yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah
menjadi lahan usahatani yang lebih produktif,
melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta
sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang
peningkatan areal tanam dan atau indeks
pertanaman (IP). Pelaksanaan fisik meliputi
pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai
kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan,
perbaikan sarana dan prasarana serta
pemeliharaan. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 5
2. Lahan Pertanian sementara tidak diusahakan
adalah lahan pertanian yang tidak diusahakan
disebabkan oleh faktor pembatas daya dukung
lahan dan kelengkapan / kondisi insfrastruktur
pertanian, sehingga kondisinya ditumbuhi alangalang dan semak belukar.
3. Lahan pertanian dengan gap Indeks Pertanaman
(IP) adalah lahan pertanian yang belum diusahakan
secara optimal dan berpotensi untuk ditingkatkan
indeks pertanamannya.
4. Sawah Beririgasi Teknis adalah sawah yang
memperoleh pengairan dimana saluran pemberi
terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan
dan pembagian air irgasi dapat sepenuhnya diatur
dan diukur dengan mudah. Jaringan irigasi seperti
ini biasanya terdiri dari saluran primer, sekunder
dan tersier. Saluran induk, sekunder dan
bangunannya dibangun, dikuasai dan dipelihara
oleh pemerintah.
5. Sawah Beririgasi Setengah Teknis adalah sawah
berpengairan teknis akan tetapi pemerintah hanya
menguasai bangunan penyadap untuk dapat
mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan
jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasai
pemerintah. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 6
6. Sawah Berpengairan Sederhana adalah sawah
yang memperoleh pengairan dimana cara
pembagian dan pembuangan airnya belum diatur,
walaupun pemerintah sudah ikut membangun
sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya
membuat bendungannya).
7. Sawah Beririgasi Desa adalah sawah yang
memperoleh pengairan dari jaringan irigasi desa
(JIDES) yaitu jaringan irigasi berskala kecil yang
terdiri dari bangunan penangkap air (bendung,
bangunan pengambilan), saluran dan bangunan
pelengkap lainnya. JIDES dibangun dan dikelola
oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik
dengan atau tanpa bantuan pemerintah.
8. Lahan Tadah Hujan/Lahan Kering adalah lahan
usaha tani yang sumber air utamanya berasal dari
air curah hujan.
9. Lahan Rawa adalah lahan usaha tani yang sumber
air utamanya berasal dari air rawa. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 7
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan pengembangan optimasi lahan
pertanian berupa :
A. Persiapan
1. Pembuatan petunjuk pelaksanaan
2. Pembuatan petunjuk teknis
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Sosialisasi kegiatan
5. Inventarisasi calon petani dan calon lokasi
(CPCL).
6. Penetapan lokasi dan petani pelaksana
7. Pembuatan rekening kelompok
8. Musyawarah kelompok tani (Rembug Desa)
9. Pembuatan desain sederhana
10. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan
Kelompok (RUKK)
11. Transfer dana Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 8
B. Pelaksanaan
1. Konstruksi
a. Pelaksanaan fisik ;
b. Penyediaan sarana produksi
c. Penanaman
d. Pemeliharaan
2. Monitoring
3. Evaluasi
4. Pelaporan Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 9
III. SPESIFIKASI TEKNIS
Spesifikasi teknis kegiatan pengembangan optimasi
lahan meliputi norma, standar teknis dan kriteria sebagai
berikut :
A. Norma
Optimasi lahan diarahkan untuk perluasan areal tanam
dan peningkatan produksi melalui pemanfaatan lahan
yang sementara tidak diusahakan dan peningkatan
indeks pertanaman (IP) pada lahan kawasan pertanian
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan.
B. Standar Teknis
1. Luas hamparan ≥ 10 ha.
2. Tipologi lahan beririgasi, lahan kering atau rawa.
3. Subsektor tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan atau peternakan.
4. Komoditas yang dikembangkan sesuai dengan
subsektor satker pelaksana. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 10
C. Kriteria
Kriteria lokasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan
sebagai berikut :
1. Optimasi lahan dilaksanakan pada lahan kawasan
pertanian (tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan) yang sementara tidak
diusahakan atau lahan pertanian yang belum
diusahakan secara optimal yang berpotensi untuk
ditingkatkan indeks pertanamannya.
2. Status lahan jelas dan tidak dalam sengketa.
3. Petani sasaran adalah petani pemilik penggarap
atau penggarap, yang bersedia secara
berkelompok mengikuti kegiatan dan melakukan
pemeliharaan selanjutnya.
4. Ada potensi sumber air baik sumber air permukaan,
air tanah maupun air hujan dalam jumlah yang
cukup.
5. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap
maksimum 2 ha/KK. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 11
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Cara Pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan penyiapan lahan dilakukan
sebesar-besarnya melibatkan partisipasi
masyarakat/petani setempat. Dengan mekanisme ini
diharapkan dapat ditumbuhkan semangat
kebersamaan, rasa memiliki dalam
melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua
komponen kegiatan optimasi lahan direncanakan dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani melalui
mekanisme musyawarah kelompok tani (Rembug
Desa).
B. Tahapan Pelaksanaan
1. Persiapan
a. Pembuatan petunjuk pelaksanaan
Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilakukan
oleh dinas propinsi sebagai penjabaran dari
pedoman teknis yang dibuat oleh pusat sesuai
dengan kondisi daerah.
b. Pembuatan petunjuk teknis Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 12
Pembuatan petunjuk teknis dilakukan oleh
dinas Kab./Kota sebagai penjabaran dari
petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh
propinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
c. Koordinasi
Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait di
kabupaten/kota termasuk dengan aparat desa
dan masyarakat luas, untuk memperoleh
dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan
kegiatan.
d. Sosialisasi
Sosialisasi bertujuan agar masyarakat
mengetahui dengan jelas tentang rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga
masyarakat bersedia berpartisipasi dalam
kegiatan tersebut.
e. Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi
(CPCL)
Inventarisasi calon petani dan calon lokasi
(CPCL) dilakukan oleh petugas Dinas lingkup
Pertanian Kabupaten/Kota (Tim Teknis)
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 13
memperoleh calon lokasi dan calon petani
pelaksana kegiatan optimasi lahan.
Inventarisasi calon lokasi meliputi faktor-faktor
pembatas/ kritis yang menyebabkan lahan
sementara tidak diusahakan dan IP rendah
antara lain : modal, tenaga kerja, prasarana,
lahan absentee dll. Diharapkan pada tahun
yang akan datang CPCL sudah dilakukan
pada tahun sebelumnya dan dimasukkan
dalam proposal.
f. Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana
Penetapan lokasi dan petani pelaksana
berdasarkan hasil inventarisasi CPCL yang
memenuhi standar teknis dan kriteria, yaitu
dipilih calon lokasi yang paling ringan faktor
pembatasnya. Selanjutnya ditetapkan dengan
Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkup
Pertanian Kabupaten/ Kota.
g. Pembuatan Rekening Kelompok
Rekening kelompok diperlukan untuk
menerima transfer dana dalam rangka
bantuan sosial ini dari dana Tugas
Pembantuan. Rekening kelompok yang Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 14
dimaksud merupakan rekening bersama
antara ketua kelompok dengan Kepala Dinas
kabupaten/kota, dalam bentuk rekening
tabungan pada Bank Pemerintah terdekat.
h. Musyawarah Kelompok Tani (Rembug Desa)
Musyawarah kelompok tani (rembug desa)
dimaksudkan untuk menyusun perencanaan
secara partisipatif sesuai aspirasi masyarakat,
sehingga diharapkan mereka akan merasa
memiliki dan bersedia memelihara
kelanjutannya.
Dalam musyawarah kelompok tani (Rembug
Desa), petugas bertindak sebagai fasilitator.
Hasil dari musyawarah kelompok tani menjadi
bahan dalam penyusunan Rencana Usulan
Kegiatan Kelompok (RUKK).
i. Desain Sederhana (DS)
Desain sederhana digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan
dan dibuat dengan memperhatikan kondisi
lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan
dana, kesediaan bahan-bahan setempat Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 15
berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani.
Desain sederhana dibuat oleh Dinas Lingkup
Pertanian Kabupaten/Kota.
Hasil desain sederhana terdiri dari :
1). Sket lokasi yang menggambarkan
keberadaan calon lokasi optimasi lahan
dan digambar pada peta administratif
desa.
2). Desain sederhana dapat dibuat dalam
bentuk gambar tanpa skala (sket), terdiri
dari :
a). Gambar desain yang memuat ;
- Batas lokasi optimasi lahan dan
batas kepemilikan lahan masingmasing petani peserta.
- Lokasi bidang olah, calon
pembangunan infrastruktur
pertanian (jalan usahatani,
perbaikan saluran, dll).
b). Desain sederhana yang lebih detail
berikut ukuran / dimensi di gambar
jelas tersendiri. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 16
c). Lay out (tata letak) lubang
pertanaman (tanaman perkebunan
dan hortikultura tahunan sesuai
rencana komoditi yang
dikembangkan).
3). Jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan
rencana anggaran biaya (RAB).
4). Daftar definitif petani dan luas pemilikan
lahan.
j. Penyusunan RUKK
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan
Kelompok (RUKK), berdasarkan hasil
musyawarah kelompok tani dan hasil desain
sederhana, dilaksanakan secara bersamasama antara petani dan petugas untuk
menentukan kegiatan definitif yang akan
dilaksanakan.
Dalam penyusunan RUKK apabila terdapat
penggunaan dana dari APBD atau swadaya
petani supaya dicantumkan. Contoh RUKK
seperti pada lampiran 2. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 17
k. Transfer dana
Mekanisme transfer dana mengacu pada
pedoman pengelolaan dana bantuan sosial
yang dikeluarkan oleh Ditjen. PLA.
2. Pelaksanaan/Konstruksi
a. Pelaksanaan Fisik
1) Pembersihan lahan, dilakukan dengan cara
menebang dan mengumpulkan potongan
pohon dan semak belukar tanpa
pembakaran.
2) Pengolahan lahan sampai kondisi siap
tanam, dapat berupa pekerjaan
pencangkulan atau pembajakan, perataan
bidang olah, pembuatan petak-petak,
pengguludan, surjan, tabukan, pembuatan
lubang tanam dan kegiatan lainnya
tergantung komoditas yang akan ditanam.
3) Perbaikan kesuburan, dilakukan pada
lahan-lahan yang tidak atau kurang subur
dengan cara perbaikan fisik dan kimia Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 18
tanah melalui pemberian pupuk
organik(kompos, zeolit, kotoran hewan dan
lain-lain) maupun pupuk anorganik (urea,
KCl, ZA dan lain-lain), pengapuran sesuai
dengan kebutuhan serta upaya lain sesuai
dengan faktor keterbatasan lahan/kondisi
lahan setempat.
4) Perbaikan sarana dan prasarana, dengan
melakukan upaya perbaikan/ optimasi
sarana dan prasarana yang diperlukan
(saluran irigasi dll).
b. Penyediaan Sarana Produksi
Penyediaan sarana produksi berupa benih/
bibit tanaman, pupuk (organik / anorganik),
pestisida (insktisida dan herbisida) dan
peralatan pertanian ringan (cangkul, hand
sprayer, sabit, chopper, dan peralatan lainnya
yang diperlukan di lapangan).
c. Penanaman
Penanaman dilakukan sesuai dengan
teknologi produksi spesifik lokasi, yang efisien
dan ramah lingkungan. Sesuai jadwal Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 19
kegiatan, maka penanaman dilaksanakan
mulai Musim Tanam April s/d September
2012.
d. Pemeliharaan
Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan ini
sepenuhnya menjadi tanggung jawab
masyarakat secara swadaya, terutama petani
yang mendapatkan manfaat langsung dari
kegiatan optimasi lahan.
C. Jadwal Kegiatan
Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota supaya
mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai
tahapan kegiatan optimasi lahan, yang dituangkan
dalam ”Jadwal Palang” pada Lampiran 3.
D. Pendanaan
Biaya pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dibiayai
dari dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2012
sebesar Rp. 2.250.000,-/Ha, Transfer dana dilakukan
untuk perkelipatan 10 Ha, dengan perincian sebagai
berikut : Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 20
Belanja Sosial Pembelanjaan dalam bentuk Uang
(573111) Rp. 22.400.000,-
Belanja Perjalanan Lainnya Rp. 100.000,-
Dalam pelaksanaan bantuan sosial untuk kegiatan
optimasi lahan agar mengacu pada Pedoman
Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian.
Untuk kegiatan yang bersifat non fisik antara lain;
koordinasi, sosialisasi, inventarisasi CPCL, desain
sederhana, musyawarah kelompok tani (rembug
desa), pembinaan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan menggunakan dana Administrasi Kegiatan,
bila tidak mencukupi diharapkan dapat disediakan dari
dana APBD.
Untuk pemeliharaan dan keberlanjutan hasil kegiatan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat
petani secara swadaya. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 21
V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN
Dalam pelaksanaan optimasi lahan dilakukan kegiatan
pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh
Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan
tanggung jawabnya.
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi
Kegiatan di Tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas
Lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan Peternakan), sebagai berikut :
1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai
penjabaran dari pedoman teknis pusat yang
disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan
evaluasi.
3. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dan
disampaikan ke Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 22
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/
Kota
Kegiatan fisik optimasi lahan dilaksanakan oleh Dinas
Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal
dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran
dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh
Propinsi yang disesuaikan dengan kondisi lokalita
setempat.
3. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan
optimasi lahan melalui mekanisme bantuan sosial
(transfer uang)
4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para
petugas lapangan dan petani peserta pelaksana
kegiatan.
5. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum,
sedang dan sesudah) pelaksanaan kegiatan, dan
disampaikan ke Propinsi dan tembusan ke Pusat
secara berkala. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 23
C. Format Laporan
Jenis laporan sebagai berikut :
1. Laporan Bulanan
Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota wajib
membuat laporan bulanan. Dinas lingkup
pertanian propinsi merekapitulasi laporan dari
dinas lingkup pertanian Kab./Kota.
Format laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas
lingkup pertanian Kabupaten/Kota sesuai format
laporan PSP 01 dan PSP 03 sebagaimana pada
lampiran 4. Sedangkan format laporan yang
dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Propinsi
sesuai format laporan PSP 02 dan PSP 04
sebagaimana pada lampiran 5.
2. Laporan Akhir
Laporan akhir agar lebih informatif dan
komunikatif dilengkapi dengan foto-foto
dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai
pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir
sebagaimana pada lampiran 6. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 24
D. Alur Laporan
Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya
pemecahan dalam mencapai sasaran. Laporan ini
berisi antara lain data dan informasi tentang
perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan,
pendayagunaan tenaga kerja, penyerapan tenaga
kerja, pembayaran tenaga kerja, hasil kerja fisik dan
lain-lain.
Alur laporan sebagai berikut :
1. Laporan bulanan dibuat oleh Dinas lingkup
Pertanian Kabupaten / Kota dan dikirim ke
Propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan
tembusan ke Pusat.
2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup
Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya
direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian
Propinsi dan dikirim ke Pusat dengan alamat :
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550.
Telp. : 021-7805552
Fax. : 021-7805552Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 25
3. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian
Kabupaten / Kota dan dikirim ke Dinas lingkup
Pertanian Propinsi untuk diolah lebih lanjut,
dengan tembusan ke Pusat.
4. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian
Propinsi berdasarkan hasil laporan dari Dinas
lingkup Pertanian Kabupaten / Kota kemudian
dikirim ke pusat.
5. Waktu pengiriman
a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
b. Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 26
VI. INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN
Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan
optimasi lahan maka ditentukan indikator kinerja sebagai
berikut :
A. Indikator Keluaran (Outputs)
1. Meningkatnya pemanfaatan lahan terlantar dan IP
rendah seluas 207.800 ha, terdiri dari kawasan
tanaman pangan 188.600 ha, hortikultura 5.450
ha, perkebunan 13.200 ha dan peternakan 550
ha.
B. Indikator Hasil (Outcomes)
1. Meningkatnya indeks pertanaman (IP) pada
kawasan tanaman pangan sebesar 150 %
sedangkan pada kawasan hortikultura,
perkebunan dan peternakan masing-masing
sebesar 100 %.
2. Meningkatnya areal tanam pada kawasan
tanaman pangan seluas 188.600 ha, kawasan
hortikultura seluas 5.450 ha, kawasan perkebunan
seluas 13.200 ha dan kawasan peternakan seluas
550 ha. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 27
C. Indikator Manfaat (Benefits)
1. Membaiknya sarana dan prasarana pada
kawasan tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan.
2. Terserapnya tenaga kerja petani (HOK) sebanyak
1.763.440 HOK.
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan
masyarakat petani.
3. Terciptanya mekanisme kerja kelompok tani yang
efektif dan efisien
D. Indikator Dampak (Impacts)
1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih
baik.
2. Terciptanya sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi di 305 kabupaten/kota.
3. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan
Nasional Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 28
VII. PENUTUP
Kegiatan optimasi lahan dilaksanakan pada lahan pertanian
yang sementara tidak diusahakan dan lahan indeks
pertanaman (IP) rendah yang semula merupakan lahan
bermasalah untuk usahatani.
Oleh karena itu hasil yang telah diperoleh dari kegiatan
optimasi lahan perlu dipelihara oleh petani agar
memberikan manfaat sebesar-besarnya secara
berkelanjutan.
Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan bimbingan dan
pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup
Pertanian Kabupaten/Kota dan petugas lapangan. Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 29
Lampiran 1
Lokasi Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan
TA. 2012
TP HORTI BUN TOTAL
ANGGARAN
Ha Ha Ha Ha
188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000
1 ACEH 4,000 200 1,200 5,400 12,150,000,000
1 Kab. Aceh Besar 400 100 500 1,125,000,000
2 Kab. Aceh Selatan 200 200 450,000,000
3 Kab. Aceh Timur 300 300 675,000,000
4 Kab. Aceh Jaya 100 100 225,000,000
5 Kab. Aceh Singkil 200 200 450,000,000
6 Kab. Bireun 300 400 700 1,575,000,000
7 Kab. Pidie 300 100 400 900,000,000
8 Kab. Pidie Jaya 200 200 450,000,000
9 Kab Aceh Utara 300 100 400 900,000,000
10 Kab. Nagan Raya 300 100 400 900,000,000
11 Kab. Aceh Tenggara 200 200 450,000,000
12 Kab. Aceh Tamiang 1000 400 1,400 3,150,000,000
13 Kab Aceh Tengah 300 300 675,000,000
14 Kab. Bener Meriah 100 100 225,000,000
2 SUMATERA UTARA 4,900 200 600 5,700 12,825,000,000
15 Serdang Bedagai 300 100 400 900,000,000
16 Kab. Tapanuli Selatan 200 50 250 562,500,000
17 Kab. Tapanuli Utara 300 300 675,000,000
18 Kab.Batubara 300 300 675,000,000
19 Kab. Toba Samosir 300 50 100 450 1,012,500,000
20 Kab. Deli Serdang 300 50 350 787,500,000
21 Kab. Labuhan Batu 300 300 675,000,000
22 Kab. Labuhan Batu Utara 300 100 400 900,000,000
23 Kab. Padang Lawas Utara 300 300 675,000,000
24 Kab. Tapanuli Tengah 300 100 400 900,000,000
25 Kota Padang Sidempuan 0 50 100 150 337,500,000
26 Kab.Asahan 400 400 900,000,000
27 Kab Dairi 200 200 450,000,000
28 Kab. Simalungun 300 100 400 900,000,000
29 Kab Langkat 300 300 675,000,000
30 Kab Mandailing Natal 300 300 675,000,000
31 Kab Padang Lawas 200 200 450,000,000
32 Kab. Pak - Pak Barat 200 200 450,000,000
33 Kab. Nias Selatan 100 100 225,000,000
3 SUMATERA BARAT 3,000 400 400 3,800 8,550,000,000
34 Tanah Datar 200 200 450,000,000
35 Agam 300 100 400 900,000,000
36 Kab. Pasaman 300 100 400 900,000,000
37 Kab Solok 300 100 400 900,000,000
T O T AL
NO. PROPINSI / KABUPATEN
JML
NAKPedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 30
TP HORTI BUN TOTAL
ANGGARAN
Ha Ha Ha Ha
188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000
38 Kab. Dharmas Raya 300 300 675,000,000
39 Kab.Solok Selatan 300 300 675,000,000
40 Kab.Pasaman Barat 300 100 400 900,000,000
42 Lima Puluh Kota 300 300 675,000,000
43 Padang Pariaman 300 100 400 900,000,000
44 Sawah Lunto Sijunjung 300 100 400 900,000,000
45 Pesisir Selatan 300 300 675,000,000
4 RIAU 2,400 450 200 3,050 6,862,500,000
46 Kab Bengkalis 300 300 675,000,000
47 Kab. Indragiri Hulu 300 300 675,000,000
48 Kab. Indragiri Hilir 300 100 400 900,000,000
49 Kab Kampar 300 200 100 600 1,350,000,000
50 Kab. Kuwantan Sengingi 300 300 675,000,000
51 Kab. Pelelawan 300 300 675,000,000
52 Kab Rokan Hilir 300 300 675,000,000
53 Kab Rokan Hulu 300 250 550 1,237,500,000
5 JAMBI 200 2,600 400 3,200 7,200,000,000
54 Kab. Kerinci 400 200 100 700 1,575,000,000
55 Kab Muaro Jambi 400 100 500 1,125,000,000
56 Kab. Tanjung Jabung Timur 400 400 900,000,000
57 Kab. Merangin 400 100 100 600 1,350,000,000
58 Kab. Batang Hari 300 300 675,000,000
59 Sarolangun 300 300 675,000,000
60 Tanjung Jabung Barat 400 400 900,000,000
6 SUMATERA SELATAN 200 3,800 200 4,200 9,450,000,000
61 Kab. Muara Enim 400 100 500 1,125,000,000
62 Kab. OKU Timur 200 200 450,000,000
63 Kab. Banyu Asin 400 400 900,000,000
64 Kab. Musi Rawas 200 200 450,000,000
65 Lahat 400 100 500 1,125,000,000
66 Musi Banyuasin 400 100 500 1,125,000,000
67 Ogan Komering Ilir 1000 100 1,100 2,475,000,000
68 Ogan Komering Ulu 400 400 900,000,000
69 Ogan Ilir 400 - 400 900,000,000
7 BENGKULU 150 7,400 100 7,650 17,212,500,000
70 Kab. Rejang Lebong 400 50 450 1,012,500,000
71 Kab. Bengkulu Selatan 1000 50 1,050 2,362,500,000
72 Kab. Bengkulu Utara 400 400 900,000,000
73 Kab. Seluma 400 100 500 1,125,000,000
74 Kab. Muko Muko 2000 2,000 4,500,000,000
75 Kab. Lebong 400 50 450 1,012,500,000
76 Kaur 400 400 900,000,000
77 Kepahiang 2000 2,000 4,500,000,000
78 Bengkulu Tengah 400 400 900,000,000
T O T AL
NO. PROPINSI / KABUPATEN
JML
NAKPedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 31
TP HORTI BUN TOTAL
ANGGARAN
Ha Ha Ha Ha
188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000
8 LAMPUNG 4,900 200 400 5,500 12,375,000,000
79 Pesawaran 400 50 450 1,012,500,000
80 Kab. Lampung Selatan 400 400 900,000,000
81 Kab. Lampung Utara 400 100 500 1,125,000,000
82 Kab. Lampung Timur 500 100 600 1,350,000,000
83 Kab. Lampung Tengah 400 50 100 550 1,237,500,000
84 Kab. Tanggamus 400 50 450 1,012,500,000
85 Kab. Tulang Bawang 400 50 450 1,012,500,000
86 Kab. Way Kanan 400 400 900,000,000
87 Kab. Lampung Barat 400 100 500 1,125,000,000
88 Tulang Bawang Barat 200 200 450,000,000
89 Pringsewu 400 400 900,000,000
90 Mesuji 600 600 1,350,000,000
9 BANTEN 1600 - 100 1,700 3,825,000,000
91 Kab. Pandeglang 400 400 900,000,000
92 Lebak 400 100 500 1,125,000,000
93 Serang 400 400 900,000,000
94 Tangerang 400 400 900,000,000
10 JAWA BARAT 14,700 550 400 15,650 35,212,500,000
95 Garut 1000 100 100 1,200 2,700,000,000
96 Kota Tasikmalaya 500 100 600 1,350,000,000
97 Tasikmalaya 700 50 100 850 1,912,500,000
98 Ciamis 700 700 1,575,000,000
99 Karawang 5000 5,000 11,250,000,000
100 Bandung 500 100 600 1,350,000,000
101 Bandung Barat 400 50 450 1,012,500,000
102 Sukabumi 500 100 600 1,350,000,000
103 Subang 1000 1,000 2,250,000,000
104 Bogor 300 50 350 787,500,000
105 Majalengka 500 500 1,125,000,000
106 Sumedang 500 500 1,125,000,000
107 Cirebon 500 100 600 1,350,000,000
108 Cianjur 700 700 1,575,000,000
109 Bekasi 400 400 900,000,000
110 Indramayu 500 100 600 1,350,000,000
111 Purwakarta 400 400 900,000,000
112 Kuningan 400 400 900,000,000
113 Kota Banjar 200 200 450,000,000
T O T AL
NO. PROPINSI / KABUPATEN
JML
NAKPedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 32
TP HORTI BUN TOTAL
ANGGARAN
Ha Ha Ha Ha
188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000
11 JAWA TENGAH 21,800 450 2,600 500 25,350 57,037,500,000
114 Semarang 500 100 600 1,350,000,000
115 Pekalongan 600 100 700 1,575,000,000
116 Kudus 500 100 600 1,350,000,000
117 Pemalang 1000 100 1,100 2,475,000,000
118 Tegal 700 100 50 850 1,912,500,000
119 Demak 1000 1,000 2,250,000,000
120 Blora 1000 1,000 2,250,000,000
121 Rembang 800 200 1,000 2,250,000,000
122 Sragen 1000 1,000 2,250,000,000
123 Sukoharjo 1000 1,000 2,250,000,000
124 Magelang 700 100 50 850 1,912,500,000
125 Temanggung 1000 100 50 1,150 2,587,500,000
126 Purbalingga 1000 100 1,100 2,475,000,000
127 Wonosobo 1000 100 100 1,200 2,700,000,000
128 Banjarnegara 1000 100 1,100 2,475,000,000
129 Brebes 500 100 50 650 1,462,500,000
130 Boyolali 500 100 600 1,350,000,000
131 Grobogan 500 100 600 1,350,000,000
132 Jepara 500 200 700 1,575,000,000
133 Karanganyar 500 100 600 1,350,000,000
134 Kebumen 500 100 600 1,350,000,000
135 Pati 500 100 600 1,350,000,000
136 Purworejo 1000 100 1,100 2,475,000,000
137 Klaten 500 500 1,125,000,000
138 Cilacap 500 100 600 1,350,000,000
139 Wonogiri 500 100 600 1,350,000,000
140 Banyumas 500 100 600 1,350,000,000
141 Batang 500 100 500 1,100 2,475,000,000
142 Kota Semarang 0 50 50 112,500,000
143 Kendal 2000 200
12 DIY 200 2,000 - 2,200 4,950,000,000
144 Sleman 600 50 650 1,462,500,000
145 Bantul 400 50 450 1,012,500,000
146 Gunung Kidul 400 50 450 1,012,500,000
147 Kulon Progo 600 50 650 1,462,500,000
13 JAWA TIMUR 24,200 500 1,200 25,900 58,275,000,000
148 Kab. Banyuwangi 700 700 1,575,000,000
149 Kab. Jombang 700 100 800 1,800,000,000
150 Kab. Malang 700 100 800 1,800,000,000
151 Kab. Ngawi 700 400 1,100 2,475,000,000
152 Kab. Pacitan 700 50 750 1,687,500,000
153 Kab. Ponorogo 2500 2,500 5,625,000,000
154 Kab. Sampang 2000 2,000 4,500,000,000
155 Kab. Tulungagung 700 300 1,000 2,250,000,000
156 Kab.Madiun 700 200 900 2,025,000,000
157 Kab.Magetan 700 700 1,575,000,000
158 Kab.Mojokerto 700 700 1,575,000,000
159 Kab.Pamekasan 700 100 800 1,800,000,000
160 Kab.Pasuruan 700 100 800 1,800,000,000
161 Kab. Probolinggo 700 100 100 900 2,025,000,000
162 Bangkalan 700 700 1,575,000,000
163 Bondowoso 700 700 1,575,000,000
164 Gresik 700 700 1,575,000,000
165 Jember 700 700 1,575,000,000
166 Kediri 700 700 1,575,000,000
167 Nganjuk 700 700 1,575,000,000
168 Situbondo 700 700 1,575,000,000
169 Sumenep 600 600 1,350,000,000
170 Trenggalek 2300 2,300 5,175,000,000
171 Tuban 900 50 950 2,137,500,000
172 Blitar 700 100 800 1,800,000,000
173 Bojonegoro 700 700 1,575,000,000
174 Lamongan 600 600 1,350,000,000
175 Lumajang 600 600 1,350,000,000
T O T AL
NO. PROPINSI / KABUPATEN
JML
NAKPedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 33
TP HORTI BUN TOTAL
ANGGARAN
Ha Ha Ha Ha
188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000
14 KALIMANTAN BARAT - 9,100 - 9,100 20,475,000,000
176 Kab Bengkayang 1000 1,000 2,250,000,000
177 Kab Landak 800 800 1,800,000,000
178 Kab Kapuas Hulu 800 800 1,800,000,000
179 Kab Ketapang 800 - 800 1,800,000,000
180 Kab Sangau 800 - 800 1,800,000,000
181 Kab Melawi 1000 1,000 2,250,000,000
182 Kab Sekadau 800 800 1,800,000,000
183 Kab Kubu Raya 1000 1,000 2,250,000,000
184 Kab Kayong Utara 800 800 1,800,000,000
185 Kab. Sintang 1000 1,000 2,250,000,000
186 Kota Pontianak 300 300
15 KALIMANTAN TIMUR 4,000 - - 4,000 9,000,000,000
187 Kab Kutai Kertanegara 1000 - 1,000 2,250,000,000
188 Kab Kutai Timur 1000 - 1,000 2,250,000,000
189 Kab Kutai Barat 800 - 800 1,800,000,000
190 Kab Bulungan 1000 1,000 2,250,000,000
191 Kota Balikpapan 200 200 450,000,000
16 KALIMANTAN TENGAH - 7,000 - 7,000 15,750,000,000
192 Kab Barito Selatan 1000 1,000 2,250,000,000
193 Kab Kapuas 1000 1,000 2,250,000,000
194 Kab Kotawaringin Barat 1000 1,000 2,250,000,000
195 Kab Kota Waringin Timur 1000 1,000 2,250,000,000
196 Kab Katingan 1000 - 1,000 2,250,000,000
197 Kab Pulang Pisau 1000 1,000 2,250,000,000
198 Kab Gunungmas 1000 1,000 2,250,000,000
17 KALIMANTAN SELATAN 11,000 - 100 11,100 24,975,000,000
199 Banjar 2000 2,000 4,500,000,000
200 Barito Kuala 1000 1,000 2,250,000,000
201 Hulu Sungai Selatan 1000 - 100 1,100 2,475,000,000
202 Hulu Sungai Tengah 1000 - 1,000 2,250,000,000
203 Hulu Suangai Utara 1000 1,000 2,250,000,000
204 Kota Baru 500 - 500 1,125,000,000
205 Tabalong 1000 1,000 2,250,000,000
206 Tanah Laut 1000 1,000 2,250,000,000
207 Tapin 1000 1,000 2,250,000,000
208 Balangan 1000 1,000 2,250,000,000
209 Tanah Bumbu 500 500 1,125,000,000
18 NTB 150 4,800 450 5,400 12,150,000,000
210 Lombok Barat 1000 100 1,100 2,475,000,000
211 Lombok Tengah 400 400 900,000,000
212 Sumbawa 500 500 1,125,000,000
213 Bima 500 50 50 600 1,350,000,000
214 Dompu 500 500 1,125,000,000
215 Lombok Timur 900 100 300 1,300 2,925,000,000
216 Lombok Utara 500 500 1,125,000,000
217 Sumbawa Barat 500 500 1,125,000,000
T O T AL
NO. PROPINSI / KABUPATEN
JML
NAKPedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 34
TP HORTI BUN TOTAL
ANGGARAN
Ha Ha Ha Ha
188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000
19 MALUKU - 1,600 - 1,600 3,600,000,000
218 Kepulauan Buru 1000 1,000 2,250,000,000
219 Seram Bagian Barat 200 - 200 450,000,000
220 Seram Bagian Timur 400 - 400 900,000,000
20 MALUKU UTARA - 2,400 200 - 2,600 5,850,000,000
221 Kab. Halmahera Timur 1000 1,000 2,250,000,000
222 Halmahera Utara 1000 1,000 2,250,000,000
223 Halmahera Selatan 400 100 500 1,125,000,000
224 Halmahera Tengah 100
21 NTT 100 8,000 600 8,700 19,575,000,000
225 Kab. Belu 1000 1,000 2,250,000,000
226 Kab. Alor 0 300 300 675,000,000
227 Kab. Sumba Barat 400 400 900,000,000
228 Kab. Manggarai 600 600 1,350,000,000
229 Kab. Timor Tengah Selatan 400 100 500 1,125,000,000
230 Kab. Rote Ndao 400 400 900,000,000
231 Kab. Sikka 400 400 900,000,000
232 Timor Tengah Utara 1000 1,000 2,250,000,000
233 Sumba Barat Daya 1000 100 1,100 2,475,000,000
234 Manggarai Barat 1000 1,000 2,250,000,000
235 Ende 400 400 900,000,000
236 Sumba Tengah 400 400 900,000,000
237 Manggarai Timur 0 100 100 225,000,000
238 Kupang 1000 1,000 2,250,000,000
239 Sumba Timur 100
22 SULAWESI SELATAN 19,000 500 300 - 19,800 44,550,000,000
240 Kab. Bantaeng 400 400 900,000,000
241 Kab. Bulukumba 500 500 1,125,000,000
242 Kab. Gowa 1000 1,000 2,250,000,000
243 Kab. Luwu 1000 1,000 2,250,000,000
244 Kab. Luwu Utara 500 500 1,125,000,000
245 Kab. Maros 1000 1,000 2,250,000,000
246 Kab. Pangkep 400 100 500 1,125,000,000
247 Kab. Pinrang 1000 1,000 2,250,000,000
248 Kab. Tana Toraja 400 100 100 600 1,350,000,000
249 Kab. Luwu Timur 500 500 1,125,000,000
250 Kab. Toraja Utara 400 100 100 600 1,350,000,000
251 Kab Barru 3000 100 100 3,200 7,200,000,000
252 Kab Enrekang 400 100 500 1,125,000,000
253 Kab Sidenreng Ramppang 1000 1,000 2,250,000,000
254 Kab. Wajo 2000 2,000 4,500,000,000
255 Kab. Bone 2000 2,000 4,500,000,000
256 Kab Takalar 1000 1,000 2,250,000,000
257 Kab. Jeneponto 1000 1,000 2,250,000,000
258 Soppeng 1000 1,000 2,250,000,000
259 Sinjai 500 500 1,125,000,000
T O T AL
NO. PROPINSI / KABUPATEN
JML
NAKPedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 35
TP HORTI BUN TOTAL
ANGGARAN
Ha Ha Ha Ha
188,600 5,450 13,200 550 207,800 467,550,000,000
23 SULAWESI BARAT 3,000 100 500 3,600 8,100,000,000
260 Kab. Mamuju 1000 200 1,200 2,700,000,000
261 Kab. Majene 0 100 100 225,000,000
262 Kab. Mamasa 1000 1,000 2,250,000,000
263 Kab. Mamuju Utara 0 100 100 225,000,000
264 Kab. Polewali Mandar 1000 200 1,200 2,700,000,000
24 SULAWESI TENGAH 5,700 200 500 6,400 14,400,000,000
265 Kab Parigimontong 1000 100 400 1,500 3,375,000,000
266 Kab. Banggai 100 100 225,000,000
267 Kab. Buol 400 400 900,000,000
268 Kab. Donggala 1000 1,000 2,250,000,000
269 Kab. Morowali 500 500 1,125,000,000
270 Kab. Sigi 600 100 700 1,575,000,000
271 Kep. Banggai 700 700 1,575,000,000
272 Kab. Toli Toli 600 100 700 1,575,000,000
273 Kab Poso 800 800 1,800,000,000
25 SULAWESI TENGGARA 3,200 - 1,100 - 4,300 9,675,000,000
274 Kab. Konawe 500 100 600 1,350,000,000
275 Kab. Kolaka 400 500 900 2,025,000,000
276 Kab. Muna 100 100 200 450,000,000
277 Kab. Konawe Selatan 500 100 600 1,350,000,000
278 Kab. Konawe Utara 200 200 450,000,000
279 Kab. Bombana 300 100 400 900,000,000
280 Kota Kendari 500 500 1,125,000,000
281 Kab. Buton Utara 700 100 800 1,800,000,000
282 Kab. Kolaka Utara 100 100 225,000,000
26 SULAWESI UTARA 1,700 200 300 2,200 4,950,000,000
283 Kab. Bolaang Mangondow 400 50 450 1,012,500,000
284 Kab. Minahasa 200 50 250 562,500,000
285 Kab. Minahasa Selatan 400 100 100 600 1,350,000,000
286 Minahasa Utara 300 100 400 900,000,000
287 Kota Tomohon 0 100 100 225,000,000
288 Kab Sangihe 400 400 900,000,000
27 BALI 2,000 300 1,150 50 3,500 7,875,000,000
289 Jembrana 100 100 225,000,000
290 Karangasem 300 100 400 900,000,000
291 Klungkung 100 50 150 337,500,000
292 Badung 300 300 675,000,000
293 Gianyar 300 300 675,000,000
294 Bangli 100 50 150 337,500,000
295 Buleleng 400 100 500 1,125,000,000
296 Tabanan 400 200 950 50 1,600 3,600,000,000
28 PAPUA 4,400 - - 4,400 9,225,000,000
297 Waropen 700 700 1,575,000,000
298 Merauke 700 700 1,575,000,000
299 Kota Jayapura 700 700 1,575,000,000
300 Nabire 700 700 1,575,000,000
301 Biak Numfor 300 300 675,000,000
302 Jayawijaya 300 300 675,000,000
303 Mappi 400 400 900,000,000
304 Yalimo 300 300 675,000,000
305 Jayapura 300 300 675,000,000
T O T AL
NO. PROPINSI / KABUPATEN
JML
NAKPedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 36
Lampiran 2.
Contoh
Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan
TA. 2012
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa :
Nama Kelompok Tani :
................................, ........................ 2011
Mengetahui
Kepala Dinas Kab/Kota, Tim Teknis Kab/Kota, Ketua Kelompok Tani
.................................. .................................. ..................................Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 37
Lampiran 3.
JADWAL KEGIATAN OPTIMASI LAHAN
TA. 2012
No. Nama Kegiatan
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
A. Persiapan
1 Pembuatan Juklak oleh Propinsi
2 Pembuatan Juknis oleh Kab/Kota
3 Koordinasi dengan Instansi terkait
4 Sosialisasi
5 Inventarisasi CPCL
6 Penetapan Lokasi
7 Pembuatan rekening kelompok
8 Musyawarah Kelompok Tani
9 Pembuatan Desain Sederhana
10 Penyusunan RUKK
11 Transfer dana
B. Pelaksanaan
1 Konstruksi
a. Pelaksanaan fisik
b. Penyediaan saprodi
c. Penanaman
d. Pemeliharaan
2 Monitoring
3 Evaluasi
- Kabupaten/Kota
- Propinsi
- Pusat
4 Pelaporan
Keterangan : Secara swadaya
Bulan
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu kePedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 38
Lampiran_4
Form PSP. 01
Dinas : ……………………………..
Kabupaten : ……………………………..
Provinsi : ……………………………..
Subsektor : ……………………………..
Program : ……………………………..
Bulan : ……………………………..
No. SP DIPA : ……………………………..
Anggaran Fisik Nama Desa/
(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (Ha/Km/Unit) (%) Kelompok Kecamatan
1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
1. Cetak Sawah
2. JUT
3. Japrod
4. Optimasi Lahan
5. dst …..
2 Pengelolaan Air Irigasi
1. JITUT
2. JIDES
3. Tata Air Mikro (TAM)
4. dst ……..
3 Alat dan Mesin Pertanian
1. Tractor Roda 2
2. Tractor Roda 4
3. dst ……….
4 Pupuk dan Pestisida
1. Penguatan KP3
2. Skrening Pestisida
3. dst ……….
5 Pembiayaan
1. PUAP
2. dst …..
Catatan :
1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
T.A. 2011
Pagu DIPA Realisasi Terhadap Pagu DIPA
No. Aspek/Kegiatan
Lokasi Kegiatan
JUMLAH
Koordinat
Keterangan
Penanggung jawab kegiatan Kabupaten
Anggaran Fisik
………………………., …………………………...…… 2011Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 39
Lampiran 4 (lanjutan)
Form PSP.03
Dinas : ………………………………
Kabupaten : ………………………………
Provinsi : ………………………………
Subsektor : ………………………………
NO SP DIPA : ………………………………
1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
1. Cetak Sawah
2. JUT
3. Japrod
4. Optimasi Lahan
5. dst …..
2 Pengelolaan Air Irigasi
1. JITUT
2. JIDES
3. Tata Air Mikro (TAM)
4. dst ……..
3 Alat dan Mesin Pertanian
1. Tractor Roda 2
2. Tractor Roda 4
3. dst ……….
4 Pupuk dan Pestisida
1. Penguatan KP3
2. Skrening Pestisida
3. dst ……….
5 Pembiayaan
1. PUAP
2. dst …..
Catatan :
1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8.
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan. Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
3. Manfaat harus terukur, contoh :
a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha,
sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
b. Rehab JUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton
sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat
kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
4. *) Coret yang tidak perlu
………...………………. ………………….…. 2011
Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten
LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NO KEGIATAN Target Fisik DIPA Realisasi Fisik MANFAAT
TA. 2006/2007/2008/2009/2010*)Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 40
Lampiran 4. (lanjutan)
Form PSP.03
Dinas : ………………………………..
Kabupaten : ………………………………..
Provinsi : ………………………………..
Subsektor : ………………………………..
Tahun : ………………………………..
A. Aspek Pengelolaan Air
1. JITUT
2. JIDES
3. TAM
4. dst ……
B. Aspek Pengelolaan Lahan
1. JUT
2. Optimasi Lahan
3. Reklamasi Lahan
4. Pengembangan SRI
5. dst ……..
C. Aspek Perluasan Areal
1 Cetak Sawah
2 Perluasan Areal Hortikultura
3 Perluasan Areal Perkebunan
4 dst
Catatan :
1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail :simonevpla@deptan.go.id
3. Manfaat harus terukur, contoh :
a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha,
sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
b. Rehab JUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton
sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat
kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
4. *) coret yang tidak perlu
……………………….., …….……………. 2011
Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten
LAPORAN MANFAAT
No.
Target Fisik
DIPA
Kegiatan Realisasi Fisik Manfaat
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2011Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 41
SKOR PEMBOBOTAN FISIK
KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2012
KEGIATAN
BOBOT
(%)
A. PERSIAPAN 20
1 SK Tim Teknis 2
2 CPCL 3
3 Desain 4
4 RUKK 4
5 Perjanjian kerjasama dan pembukaan
rekening
4
6 Transfer Dana 3
B. PELAKSANAAN / KONSTRUKSI 80
1
2
3
Pelaksanaan fisik
Penyediaan sarana produksi
Penanaman
40
20
20 Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 42
Lampiran 5.
Form PSP.02
Dinas : ……………………………..
Propinsi : ……………………………..
Subsektor : ……………………………..
Program : ……………………………..
Bulan : ……………………………..
Anggaran Fisik
(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (Ha/Km/Unit) (%)
1 Dinas…………………………....*) A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Kab/Kota ………………………… 1. Cetak Sawah
No. SP DIPA : ………..………… 2. JUT
3. Japrod
4. Optimasi Lahan
5. dst …..
B. Pengelolaan Air Irigasi
1. JITUT
2. JIDES
3. Tata Air Mikro (TAM)
4. dst ……..
C. Alat dan Mesin Pertanian
1. Tractor Roda 2
2. Tractor Roda 4
3. dst ……….
D. Pupuk dan Pestisida
1. Penguatan KP3
2. Skrening Pestisida
3. dst ……….
E. Pembiayaan
1. PUAP
2. dst …..
2 Dinas…………………………..*)
Kab/Kota ……………………….
No. SP DIPA : ……...…………
1. Cetak Sawah
2. JUT
3. Optimasi Lahan
4. JITUT
5. Tractor Roda 2
6. dst ……..
1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau
E-mail : monevpsp@gmail.com
*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP. ………………………., ……………………...………………. 2011
Penanggung jawab kegiatan Propinsi
JUMLAH
Aspek/Kegiatan Anggaran Fisik Keterangan
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2011
No. Dinas Kabupaten/Kota*)
Pagu DIPA Realisasi Terhadap Pagu DIPAPedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 43
Lampiran 5 (lanjutan)
Form PSP.04
Dinas : …………………………………….
Provinsi : …………………………………….
Subsektor : …………………………………….
DINAS KAB/KOTA ASPEK/KEGIATAN
1 Dinas………….**) A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Kab/Kota ……. 1. Cetak Sawah
No SP DIPA : ……. 2. JUT
3. Japrod
4. Optimasi Lahan
5. dst …..
B. Pengelolaan Air Irigasi
1. JITUT
2. JIDES
3. Tata Air Mikro (TAM)
4. dst ……..
C. Alat dan Mesin Pertanian
1. Tractor Roda 2
2. Tractor Roda 4
3. dst ……….
D. Pupuk dan Pestisida
1. Penguatan KP3
2. Skrening Pestisida
3. dst ……….
E. Pembiayaan
1. PUAP
2. dst …..
2 Dinas………….**)
Kab/Kota …….
No SP DIPA : …..
Catatan :
1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
3. Manfaat harus terukur, contoh :
a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha,
sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
b. Rehab JUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton
sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat
kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
4. *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.
………………. ………………….…………. 2011
Penanggungjawab Kegiatan Propinsi
REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NO Target Fisik DIPA Realisasi Fisik MANFAAT
TA. 2006/2007/2008/2009/2010*)Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2012 44
Lampiran 6.
LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPTIMASI LAHAN
TA. 2012
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan
1.3. Sasaran Lokasi
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditi
2.2. Komponen Kegiatan
III. LOKASI KEGIATAN
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
4.1 . Tahapan Kegiatan
4.2 . Realisasi Fisik dan Keuangan
V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
5.1 Permasalahan Yang Dihadapi
5.2 Pemecahan Masalah
VI. ANALISIS KINERJA
Input, Output, Outcome
VII. MANFAAT KEGIATAN
VIII. PENUTUP
LAMPIRAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar