SUMENEP - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali turun jalan menolak kehadiran sejumlah perusahaan eksplorasi migas di Sumenep. Mereka menilai selama ini keberadaan perusahaan migas tidak jelas dan bahkan rentan dijadikan ajang kepentingan politik.
Aksi penolakan mahasiswa ini dilakukan di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dan kantor Pemkab Sumenep, Senin (18/6/2012).
Kordinator aksi, Zainullah mengatakan selama ini keberadaan perusahaan eksplorasi migas tidak memberikan arti penting bagi masyarakat Sumenep. Terbukti, hingga saat ini pemkab mengakui kalau Sumenep sudah lama tidak menikmati bagi hasil migas yang telah lama dikeruk dari bumi Sumenep.
"Yang lebih naif lagi, justru dikabarkan keberadaan ladang gas ini ternyata untuk kepentingan elit politik saja untuk mengeruk keuntungan di bumi Sumenep," papar Zainullah.
Anehnya, lanjut Zainullah, kendati keberadaan dan hasilnya tidak jelas, Pemkab Sumenep masih terus memberikan peluang kepada perusahaan migas baru untuk kembali mengeruk kandungan bumi Sumenep.
"Karena itu, kami atasnama rakyat Sumenep menolak kehadiran migas itu, dan tetap mengawal sampai kapanpun, jika keberadaannya tidak menguntungkan masyarakat," tegasnya.
Mahasiswa juga membeber keberadaan perusahaan migas yang sudah beroperasi sebelumnya juga tidak jelas hasilnya. Salah satunya dana bagi hasil (DBH) Migas PT Santos dari 2007 sampai sekarang tidak masuk ke APBD Kabupaten Sumenep. " Ke mana dana bagi hasil itu. Katanya MA sudah memutuskan agar bagi hasil yang sebelumnya diambil Pemprov Jatim ke Kabupaten Sumenep, kok tidak ada?" imbuhnya.
Kendati aksi mahasiswa disuarakan di kantor DPRD dan Pemkab Sumenep, mereka tidak mendapat tanggapan. Kelompok mahasiswa akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan kembali lagi dengan massa yang lebih besar
Aksi penolakan mahasiswa ini dilakukan di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dan kantor Pemkab Sumenep, Senin (18/6/2012).
Kordinator aksi, Zainullah mengatakan selama ini keberadaan perusahaan eksplorasi migas tidak memberikan arti penting bagi masyarakat Sumenep. Terbukti, hingga saat ini pemkab mengakui kalau Sumenep sudah lama tidak menikmati bagi hasil migas yang telah lama dikeruk dari bumi Sumenep.
"Yang lebih naif lagi, justru dikabarkan keberadaan ladang gas ini ternyata untuk kepentingan elit politik saja untuk mengeruk keuntungan di bumi Sumenep," papar Zainullah.
Anehnya, lanjut Zainullah, kendati keberadaan dan hasilnya tidak jelas, Pemkab Sumenep masih terus memberikan peluang kepada perusahaan migas baru untuk kembali mengeruk kandungan bumi Sumenep.
"Karena itu, kami atasnama rakyat Sumenep menolak kehadiran migas itu, dan tetap mengawal sampai kapanpun, jika keberadaannya tidak menguntungkan masyarakat," tegasnya.
Mahasiswa juga membeber keberadaan perusahaan migas yang sudah beroperasi sebelumnya juga tidak jelas hasilnya. Salah satunya dana bagi hasil (DBH) Migas PT Santos dari 2007 sampai sekarang tidak masuk ke APBD Kabupaten Sumenep. " Ke mana dana bagi hasil itu. Katanya MA sudah memutuskan agar bagi hasil yang sebelumnya diambil Pemprov Jatim ke Kabupaten Sumenep, kok tidak ada?" imbuhnya.
Kendati aksi mahasiswa disuarakan di kantor DPRD dan Pemkab Sumenep, mereka tidak mendapat tanggapan. Kelompok mahasiswa akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan kembali lagi dengan massa yang lebih besar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar